Wakil Walikota Salatiga Buka Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa -->

code ads


Wakil Walikota Salatiga Buka Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Thursday, April 25, 2019
Wakil Walikota Salatiga Muh Haris, S.S., M.Si., memberikan sambutan dalam acara Pembinaan Pengadaan Barang Jasa bagi PA/KPA, PPK, anggota pokja ULP, penjabat pengadaan dan penyedia di Ruang Kaloka Gedung Setda lantai 4, Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Kamis (25/04/2019). (Foto: dok. Humas Pemkot Salatiga)

Salatiga, beritaglobal.net – Pentingnya pembinaan pada proses pengadaan barang dan jasa, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga pada OPD terkait. Pembinaan ini agar proses pengadaan barang dan jasa di Kota Salatiga, sesuai dengan prosedur yang benar serta dapat mendukung pembangunan di Kota Salatiga.

“Suksesnya pembangunan dipengaruhi efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan pengadaan yang sesuai aturan akan menjadi faktor penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan daerah,” ujar Wakil Walikota Muh Haris, S.S., M.Si., saat membuka pembinaan pengadaan barang jasa bagi pa/kpa, ppk, anggota pokja ULP, penjabat pengadaan dan penyedia di Ruang Kaloka Gedung Setda lantai 4, Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Kamis (25/04/2019).

Menurutnya, perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan. Karena didalamnya pasti memiliki potensi kerawanan, terlebih dengan adanya tindak pidana bagi yang sengaja melanggar secara administrasi dan pelanggaran secara perdata.

“Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 80 %, kasus korupsi di lingkup pemerintahan berasal dari pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman dan kehati - hatian mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaannya,” ajaknya.

Diakui, bahwa Kota Salatiga sangat berbangga karena telah mendapatkan penghargaan secara nasional yakni Procurement Award kategori komitmen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dalam penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dari LKPP Kementrian Keuangan RI. Disamping itu, pemerintah kota juga berkomitmen untuk melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“Ini bisa kita terapkan apabila ada intergritas SDM yang baik. Saya harap bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” bebernya.

Haris selalu mengingatkan untuk semua pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa juga harus berhati - hati. Karena kemunculan kasus hukum bisa saja timbul karena adanya kelalaian dalam administrasinya.

“Kalau semua sesuai prosedur, maka jangan takut untuk menjadi PPK, anggota pokja ULP maupun pejabat pengadaan dan penyedia," tandas Muh Haris, diakhir kata sambutannya. (Oky/Fera)