Bangunan Baru Rumah Duka Tion Ting Munculkan Keraguan Predikat Salatiga Sebagai Kota Toleran

Iklan Semua Halaman

Dibutuhkan Kontributor Berita Global Dot Net di Wilayah Indonesia - Ingin Gabung Kontak WA 081226637986

Bangunan Baru Rumah Duka Tion Ting Munculkan Keraguan Predikat Salatiga Sebagai Kota Toleran

Sunday, August 25, 2019
Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio di depan bangunan baru Rumah Duka Perkumpulan Sosial Gotong Royong, Salatiga. (Foto: dok. istimewa/FTH)

Salatiga, beritaglobal.net - Keberadaan rumah duka dari Perkumpulan Sosial Gotong Royong Tiong Ting di Jalan Muwardi No. 50, Tingkir, Kota Salatiga, tidak lama lagi akan segera dipindahkan ke lokasi baru di Dusun Sodong, Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Berdasar informasi dihimpun beritaglobal.net, bahwa lokasi bangunan rumah duka Tion Ting saat ini adalah masih menjadi aset RST. dr. Asmir, dan telah diminta kembali.

Keberadaan bangunan rumah duka Tiong Ting yang baru di wilayah Kabupaten Semarang, dan akan diresmikan pada 1 September 2019, mendatang,
memunculkan keraguan dari Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio akan predikat Kota Salatiga sebagai kota ter toleran kedua di Indonesia.

Kepada beritaglobal.net, Minggu (25/08/2019), Teddy memaparkan bahwa faktor gagalnya gedung Tiong Ting di Salatiga adalah tidak adanya sosialisasi terpadu untuk memberi pencerahan kepada masayarakat. Sehingga warga minim informasi dan pemahaman.

"Tamparan keras dan sangat memalukan bagi Kota Salatiga dengan juluk’an kota ter toleran, akhirnya Tiong Ting Kota Salatiga harus berdiri di wilayah kabupaten semarang," ungkap Teddy.

Teddy menyatakan permintaan maaf atas perjuangan bersama pengurus Yayasan Tiong Ting tidak berbuah hasil untuk mengupayakan agar lokasi baru Rumah Duka Tiong Ting bisa berada di Ngawen salah satu dusun di Salatiga. "Saya meminta maaf," imbuhnya.

"Kembalikan saja sertifikat kota ter toleran, jika pemkot lebih sibuk ngurusi yang banyak kejunya !,"tandas Teddy.

Rasa kecewa Teddy bukan tanpa alasan, dirinya menilai bahwa urusan yang tujuannya untuk kepentingan sosial umum saja tidak bisa terealisasi.

"Kalau mengurusi tanah PT SCI dan lAIN cekat ceket (cepat-red), namun kalau tempat untuk kepentingan masyarakat "Mlempem".  Melihat kondisi ini, masyarakat butuh pemimpin yang melek ideologi," pungkas Teddy.

Teddy lebih lanjut menegaskan, bahwa toleransi menjadi bagian dari salah satu titik berat program pembangunan di masa mendatang dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. (Agus S)