Diduga Ada Layanan Non-Prosedural, Ahli Waris Nasabah Pegadaian Cabang Salatiga Tagih Janji Pengembalian Agunan Kredit -->

code ads


Diduga Ada Layanan Non-Prosedural, Ahli Waris Nasabah Pegadaian Cabang Salatiga Tagih Janji Pengembalian Agunan Kredit

Wednesday, December 11, 2019

Salatiga, beritaglobal.net - Keluarga Nasabah PT. Pegadaian (persero) cabang Salatiga asal Dusun Krajan Desa/Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, mengeluh dan pertanyakan pelayanan, terkait barang agunan BPKB Sepeda Motor yang dijaminkan tidak kunjung diberikan, meski sudah memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dengan karyawan.

"Oleh pegawai penggadaian bernama Dedi Irawan saya di minta untuk membayar Rp 3,3 juta dan dijanjikan BPKB akan dikembalikan, namun hingga saat ini sudah 9 bulan belum di berikan," kata Mamik Ponco Ariyanto, keluarga nasabah kepada wartawan, Rabu (11/12/2019) sore.

Bukti pembayaran titip pelunasan angsuran kredit alm. Mamik Satrio Wibowo
Dijelaskan oleh Mamik, permasalahan ini bermula saat adik kami bernama Mamik Satrio Wibowo meminjam uang di Pegadaian Salatiga dengan menjaminkan BPKB sepeda motor. Namun belum sempat membayar tanggungannya, Mamik Satrio Wibowo pada bulan Desember 2018 lalu meninggal dunia, sehingga angsuran macet (tidak dibayar).

"Awalnya kami tidak tahu jika adik kami mempunyai pinjaman di Pegadaian Salatiga. Kami tahu setelah pihak pegadaian menagih kerumah," terang Mamik Ponco Aryanto.

Mengetahui adanya hutang yang belum terbayar oleh almarhum, diuraikan lagi oleh Mamik Ponco Ariyanto, keluarganya mengadakan negosiasi dengan karyawan Pegadaian Salatiga yang ditugaskan untuk menagih hutang tersebut, ke rumah Mamik.

"Kesepakatan pun muncul dari negosiasi tersebut. Keluarga diminta membayar separuh dari nilai pinjaman dan kami dijanjikan setelah membayar selang satu atau dua minggu BPKB yang dijaminkan akan dikembalikan," imbuhnya.

Namun hingga saat ini janji yang telah disepakati belum juga terealisasi. "Padahal kami sudah memenuhi sesuai permintaan pihak Pegadaian Salatiga. Bahkan setiap kami tanyakan, pihak pegadaian mengatakan jika klaim asuransi kematian tidak di acc (disetujui-red), lantaran sebelumnya sudah diajukan klaim kemacetan angsuran," terangnya.

Sebagai perwakilan ahli waris almarhum, Mamik Ponco Aryanto berharap jika BPKB sebagai barang jaminan tidak diberikan, kami minta uang sebesar Rp 3,3 juta yang kami bayarkan untuk dikembalikan. Karena menurut kami pihak Pegadaian tidak menepati janji.

"Dengan ini kami merasa dirugikan baik secara materi dan imateri. Bagaimana kami menyampaikan ke keluarga besar, sekali lagi kami merasa sangat dirugikan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Dedi Irawan karyawan PT. Pegadaian (persero) Salatiga, kepada wartawan mengatakan, awalnya kami berusaha membantu nasabah dengan membayarkan dulu cicilan yang harus dipenuhi. Karena untuk klaim ke asuransi salah satu syarat minimal angsuran harus sudah dibayar.

"Awalnya kami sudah mengajukan klaim kemacaten, namun karena pinjaman sama sekali belum di cicil, maka oleh pimpinan saya, bu Nanik ditalangi dulu sebesar Rp 2.273.000,- agar klaim kemacetan bisa di acc," katanya.

Ketika ditanya awal mula pengajaun pinjaman oleh almarhum Mamik Satrio Wibowo, Dedi menjawab ia tidak mengatahuinya lantaran saat itu dirinya belum bekerja di Pegadaian Salatiga. "Intinya bulan Mei bu Nanik berinisiatif untuk menalangi dulu agar klaim asuransi bisa acc. Dan saya diminta bu Nanik untuk mendatangi ke keluarga nasabah menindaklanjuti kemacetan," jelasnya.

Ketika ditanya wartawan, terkait uang yang sudah dibayarkan oleh keluarga nasabah sebesar Rp 3,3 juta, Dedi menjawab, saat itu saya hanya menjalankan perintah ibu Nanik. "Jadi saya mendatangi pihak keluarga atas perintah bu Nanik," jelasnya.

"Dan mengenai uang yang sudah dibayarkan, waktu itu sesuai perintah bu Nanik. Saat itu disampaikan oleh bu Nanik jika untuk pengajuan klaim minimal harus sudah dibayarkan 50% dari nilai pinjaman dan sudah disepakati oleh pihak keluarga karena pengajuan klaim kemacetan sebelumnya belum ada info lebih lanjut," terang Dedi.

Namun saat diajukan klaim kematian, klaim sebelumnya (klaim kemacetan) di acc, sehingga klaim kematian tidak bisa diterima, karena ada pengajuan klaim ganda. Dan mengenai uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp 3,3 juta, akhirnya dipotong untuk mengganti dana talangan yang sudah dibayarkan oleh Ibu Nanik.

"Ini sisa dari penggantian dana talangan yang diserahkan oleh pihak keluarga juga masih saya bawa," ungkap Dedi.

Jawaban Kepala Cabang

Sementara itu, Rahman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Salatiga, saat ditemui wartawan menjelaskan, awalnya setelah kita cek terkait nasabah, persoalan tersebut begitu sudah terjadi keterlambatan kita lakukan pengajuan klaim ke asuransi keterlambatan. Karena asuransi itu ada dua macam yakni asuransi untuk menanggulangi sementara bila terjadi macet. Tapi bukan berarti tanggungan nasabah selesai. Tapi dengan berjalan itu tanggungan nasabah tetap dibayar hingga lunas baru barang yang di jaminkan dikembalikan. Sedangkan yang ke dua yakni Asuransi karena meninggal dunia, sisa pinjaman tidak dibebankan ke nasabah. Kemarin saat kita kroscek ternyata sudah disetujui klaim yang pertama yakni klaim kemacetan.

"Karena klaim asuransi kemacetan sudah disetujui maka klaim asuransi kematian tidak bisa di setujui. Kami sudah melakukan upaya membantu nasabah, karena disini kita berpihak kepada nasabah," jelasnya.

Selanjutnya mengenai, keluarga nasabah untuk meminta barang jaminan yang diagunkan berupa BPKB kami tidak bisa berikan, sebelum adanya pelunasan. Karena klaim kemacetan hanya untuk menanggulangi sementara bukan berarti nasabah bebas dari tanggunganya.

"Kami tidak mungkin memberikan BPKB sebelum lunas. Nanti kalau kita berikan akan muncul perkara penggelapan mas," tandasnya.

Ketika ditanya, terkait karyawanya menjanjikan kepada nasabah untuk membayarkan sebesar 50% lalu barang jaminan dikembalikan, Rahman menjawab jika tidak ada aturan yang mengatur itu.

"Perjanjian tersebut bukan kebijakan pimpinan, jadi sekali lagi yang disampaikan harus membayar 50% bukan peraturan di Pegadaian. Persoalan ini saya juga belum paham betul, karena saya baru tiga bulan disini. Menurut kami bisa juga kebaikan karyawan untuk meringankan beban nasabah, meski tidak prosedur," pungkasnya. (Agus S/Red)