Rakor Penanganan Dampak Banjir di Jabodetabek, Penanganan Pengungsi Jadi Prioritas -->

code ads


Rakor Penanganan Dampak Banjir di Jabodetabek, Penanganan Pengungsi Jadi Prioritas

Thursday, January 2, 2020
Pantauan udara kondisi banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (01/01/2020). (Foto: dok. BNPB)

Jakarta, beritaglobal.net – Akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Jabodetabek pada Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (01/02/2020) lalu, menjadikan keprihatinan semua pihak. Sebagai langkah cepat penanganan dampak bencana banjir, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo, Kamis (02/01/2020), memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat lantai 15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur.

Dalam release tertulis diterima beritaglobal.net dari Agus Wibowo Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kementerian/Lembaga Negara yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Bidang Informastika dan Pengendalian BPBD Provinsi DKI Jakarta M. Ridwan Ibrahim, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Tri Handoko Seto, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Basarnas, LSM/NGO serta para relawan.

Dampak banjir di wilayah Jati Asih, Jawa Barat, banyak kendaraan milik warga tertumpuk akibat terbawa arus air. (Foto: dok. BNPB)
“Ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi semua pihak, bencana menjadi urusan bersama, perlu kesadaran kolektif, dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo melalui Agus Wibowo.

Lebih lanjut Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa, pertama pemerintah harus fokus untuk mengurus para pengungsi, kedua para korban yang terjadi, luka - luka termasuk mereka yang mengalami masalah dan kesulitan seperti listrik, air bersih, dan lain - lainya.

Hujan Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hingga Februari 2020

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG mengumumkan perkembangan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan kedepan yang patut diwaspadai. Dalam penjelasannya aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan potensi hujan  ekstrem pada tanggal 10 - 15 Januari.

Selanjutnya, pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

"Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10 - 15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020," ungkap Dwikorita.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi

Sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana dari prakiraan cuaca ekstrem tersbut, BPPT siap membantu menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12/2019) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa.

Sementara dari Kementerian BUMN akan membantu membentuk tim bantuan dukungan banjir di wilayah Jabodetabek untuk masing - masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah tersebut.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lainnya. Dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini menurut informasi dari Kementerian Kesehatan masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk pelayanan kesehantanya. Dan satu hal yang perlu untuk diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal - gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dan masalah lainnya.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3.680 personil, TNI AD AL AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli TNI AU dan AD untuk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil utk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2.500 personel, 25 truk dan Banten 1.000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing - masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol Jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dan organisasi lainnya, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi.

Menanggapi dari seluruh paparan perwakilan K/L dan relawan yang hadir, Kepala BNPB berharap, disetiap posko harus saling bersinergi, berkumpul disatu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing -masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing - masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. (Agus S/Red)