Melalui Kuasa Hukum, Benny Tjokro Meminta BPK RI dan Kejagung Periksa Manajer Investasi pada Kasus Jiwasraya

Iklan Semua Halaman

Melalui Kuasa Hukum, Benny Tjokro Meminta BPK RI dan Kejagung Periksa Manajer Investasi pada Kasus Jiwasraya

Monday, February 24, 2020
Muchtar Arifin selaku Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro saat menyampaikan isi surat permintaan kliennya agar BPK RI dan Kejagung melakukan pemeriksaan atas pembelian saham di PT. Asuransi Jiwasraya periode 2006 - 2016 di Resto Papa Ron's, Senayan, Jakarta Selatan. (Foto: dok. istimewa/Faris)  


Jakarta, beritaglobal.net – Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro atau yang akrab dipanggil Benny Tjokro (Bentjok), kembali bersuara. Bentjok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), memeriksa pembelian saham secara langsung atau tidak langsung oleh PT. Asuransi Jiwasraya periode 2006 – 2016.

Dirinya menyakini, pada periode tersebut sudah terjadi transaksi pembelian saham yang kelak merugikan pihak Jiwasraya. Transaksi pembelian itu terjadi baik secara langsung oleh Jiwasraya maupun secara tidak langsung melalui sejumlah manajer investasi. Beni meminta, BPK jangan memaksakan audit bila belum tuntas memeriksa transaksi pembelian saham yang menjadi portofolio Jiwasraya periode 2006 - 2016. Selain itu, Bentjok juga mengingatkan BPK dan Kejagung jangan asal merampas aset PT. Hanson International Tbk (MYRX).

Dia mengingatkan, Hanson merupakan perusahaan publik. Jangan sampai aset Hanson dirampas guna menutup kesalahan yang dilakukan pihak lain, kata Bentjok melalui kuasa hukumnya Muchtar Arifin, Kamis pekan lalu.

"Dia (Bentjok), tidak terima dijadikan tumbal dan sangat sedih Hexana (Direktur Utama Jiwasraya) menyatakan bahwa pak Benny merugikan Jiwasraya sebesar Rp 13 triliun," tutur Muchtar Arifin, kepada awak media, Senin (24/02/2020) di Resto Papa Ron's, Senayan, Jakarta Selatan.

Melalui Muchtar, Bentjok menyampaikan, "Tolong BPKRI dan Kejagung periksa juga pembelian saham langsung maupun lewat manajer manajer investasi tahun 2006 - 2016. Siapa aja yang buat lubang awal Jiwasraya. BPK RI tolong jangan memaksakan audit terlalu cepat kalau belum selesai periksa 2006 – 2016. Jangan demi gengsi pimpinan BPK RI & Kejagung mengorbankan pihak lain (perusahaan publik) seperti Hanson untuk dirampas asetnya demi tutup lubang yang dibuat pihak lain di Jiwasraya," katanya.

Ditambahkan Muchtar, terkait saham - saham yang menjadi portofolio Jiwasraya, sejumlah berkas di website perusahaan asuransi ini masih menyajikannya. Misalnya laporan keuangan tahunan Jiwasraya 2012. Pada dokumen ini, disebutkan sejumlah nama saham yang menjadi portofolio Jiwasraya, diantaranya saham – saham sejumlah perusahaan sebagai berikut :

1. PT. Trada Maritime Tbk (TRAM)
2. PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
3. PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
4. PT. Visi Media Asia Tbk (VIVA)
5. PT. Benakat Petroleum Tbk (BIPI)
6. PT. Kertas Basuki Rahmat Tbk (KBRI).

Dijelaskan Bentjok dalam suratnya melalui kuasa hukum, bila PT. Trada Maritime Tbk (TRAM) kini sudah berganti nama menjadi PT. Trada Alam Minera Tbk. Perusahaan ini dikuasai oleh tersangka kasus Jiwasraya lainnya, yakni Heru Hidayat. Demikian juga PT. Benakat Petroleum Tbk., kini sudah berganti nama menjadi PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Benny Tjokro yang memiliki PT. Hansen Internasional ditahan di Penjara Kuningan, Jawa Barat. Selama di tahanan Beni sudah membuat 2 kali catatan. Pertama, Benny mengutarakan agar Manajer Investasi dan Perusahaan Reksadana diperiksa seluruhnya oleh BPK. Kedua, Benny meminta untuk segera dibuka kasus Jiwasraya yang sudah terjadi sejak tahun 2006 silam.

"Kenapa Saudara Benny yang dijadikan ‘Tumbal’ untuk Kasus Jiwasraya ini, karena Saudara Benny yang memiliki Nilai Saham paling besar," tegas Muchtar Arifin selaku Kuasa Hukum Benny Tjokro. (*)


Ditulis oleh : Faris Fariansyah, S.E./Syafrudin Budiman, S.I.P.